Kepada Yth. Bapak Bupati Pringsewu,
Kami, masyarakat yang peduli akan kelestarian lingkungan dan kepatuhan hukum di Kabupaten Pringsewu, menuliskan surat ini dengan rasa prihatin yang mendalam.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa aktivitas tambang ilegal terutama galian C di wilayah kita, seperti yang kerap terjadi di Pekon Tegalsari kecamatan Gadingrejo RT 15 RW 04 telah menyebabkan keresahan hebat bagi warga. Dampak lingkungan mulai dari kerusakan jalan, debu yang mengancam kesehatan, hingga potensi bencana ekologis sudah di depan mata.
Namun, yang paling menyayat hati adalah matinya wibawa pemerintah daerah. Kami mencatat bahwa upaya tegas dari Wakil Bupati Umi Laila yang telah turun langsung ke lapangan untuk menutup lokasi tambang ilegal tersebut seolah dianggap angin lalu. Bukannya berhenti, aktivitas eksploitasi justru kembali berjalan seolah-olah tidak ada hukum yang mengikat mereka.
*Bapak Bupati yang kami hormati*
Jika instruksi Wakil Bupati saja tidak lagi diindahkan, kepada siapa lagi masyarakat harus mengadu? Kondisi ini memicu tanda tanya besar:
Mengapa para penambang ilegal ini begitu “sakti” hingga berani mengabaikan teguran pejabat daerah?
Apakah ada pembiaran atau kelemahan koordinasi di tingkat Forkopimda dalam menegakkan aturan?
Masyarakat Pringsewu merindukan tindakan nyata, bukan sekadar simbolis. Kami memohon Bapak untuk:
Menginstruksikan Satpol PP dan OPD terkait berkolaborasi dengan APH untuk melakukan penindakan permanen dan penuntutan hukum bagi para pelanggar.
Mengevaluasi izin-izin tambang yang diduga menyalahi prosedur atau beroperasi di luar koordinat.
Memberikan jaminan perlindungan bagi warga yang terdampak langsung oleh aktivitas tambang ilegal tersebut.
Jangan biarkan Pringsewu hanya menjadi ladang jarahan bagi segelintir oknum sementara rakyat kecil menanggung kerusakan alamnya. Kami menunggu keberanian Bapak untuk bertindak nyata.
Hormat kami,
Masyarakat Peduli Lingkungan Pringsewu
