Pringsewu – Lensatipikor.com – Dalam upaya mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang bersih, jujur, dan adil, Satuan Tugas (Satgas) Preemtif Operasi Mantap Praja Polres Pringsewu terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satu fokus utamanya adalah mengajak warga menolak segala bentuk politik uang dalam pemilihan bupati, wakil bupati, gubernur, dan wakil gubernur.
Kasi Humas Iptu Priyono, menegaskan bahwa langkah ini penting untuk memastikan Pilkada 2024 melahirkan pemimpin yang berintegritas dan benar-benar berkomitmen terhadap kepentingan rakyat.
“Politik uang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak demokrasi dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Kami ingin mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan Pilkada yang bersih,” ujar Iptu Priyono pada Senin (18/11/2024)
Dalam kegiatan ini, lanjut Priyono, Satgas Preemtif juga menekankan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga integritas Pilkada. Dengan menolak politik uang, masyarakat ikut serta memastikan bahwa calon pemimpin terpilih benar-benar memiliki kompetensi dan integritas tinggi, bukan sekadar membeli suara untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Sebagai bagian dari kampanye ini, Polres Pringsewu juga menggelar berbagai kegiatan, seperti sosialisasi langsung ke desa-desa, pemasangan spanduk anti-politik uang, hingga penggunaan media sosial untuk menyebarkan pesan moral.
“Bersama-sama, kita bisa wujudkan Pilkada yang adil dan melahirkan pemimpin yang amanah. Kami mengajak masyarakat untuk memilih berdasarkan hati nurani, bukan karena iming-iming materi,” tambahnya.
Kapolres Pringsewu, AKBP M. Yunnus Saputra, menyatakan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak hanya untuk menjaga kejujuran pemilu, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Polres Pringsewu juga berharap upaya ini dapat menciptakan Pilkada yang aman, damai, dan demokratis, sekaligus memperkuat persatuan di tengah masyarakat.
“Politik uang dan politik identitas tidak hanya mencederai proses pemilu yang bersih, tetapi juga merusak kepercayaan publik. Dengan menolak praktik-praktik ini, kita berharap Pilkada kali ini melahirkan pemimpin yang berintegritas dan berkomitmen terhadap kepentingan rakyat,” tutur AKBP Yunnus Saputra.(*)
